Monday, December 31, 2012

Aceng Fikri: Dilema Privacy dan Obsesi Pemimpin Suci



     Hebohnya berita selebriti Bupati Garut Aceng Fikri sepertinya benar-benar membuat oleng fikir kita akhir-akhir ini. Ada ragam kontroversi, dari perihal nikah sirri, pelecehan martabat perempuan,  tuduhan pelanggaran etika dan Undang-undang hingga berbuah unjuk rasa massa tuntutan mundur dan upaya pemakzulan oleh DPRD. Namanya kontroversi, tentu ada wajah ganda dengan dua versi logika yang kontra, alias berbeda.

     Sudah terbiasa, hidup di negeri berpenyakit latah-kaprah stadium tiga, kali ini kita pun berlatah-latah ria. Klop dengan pakem rumus media massa “Bad news is good news,” berita buruk adalah komoditi berdaya jual tinggi. Lantas kita rame-rame berjama’ah menghakimi, melontarkan hujatan caci-maki, kecaman hingga kutukan lepas kendali, tanpa olah fikir seribu kali, basa-basi dan minim investigasi.

     Kita tiba-tiba berlagak bak komunitas manusia suci penjunjung tinggi nilai-nilai agama dan norma etika. Pejabat, tokoh masyarakat, politisi hingga Mendagri mencurahkan energi dengan ragam kepentingan berbungkus opini. Aceng Fikri sejenak mengalihkan mata dan telinga kita dari ‘bom waktu’ yang jauh lebih berbahaya di tiga pucuk gunung persoalan negeri, terorisme (dan anarkisme), narkoba dan korupsi. Tapi, di bawah tekanan problematika hidup tak kunjung berujung, tak ada salahnya kita ‘break’ sesaat sekadar jeda dengan obrolan nikah kilat ala Aceng Fikri.

     Diposisikan sebagai ‘public enemy,’ sang bupati membela diri, bahwa pernikahan adalah ranah privacy. Sang bupati mungkin paham benar urusan agama, bahkan mungkin jauh lebih paham dari kebanyakan kita. Dalam keyakinan sang bupati, pernikahan adalah hal yang sakral. Dan perceraian adalah hal yang halal, meski dibenci oleh Tuhannya.

     Fokus masalahnya, yang dipersoalkan oleh sang bupati, layakkah ranah privacy dibawa-bawa ke ranah publik? Maka Aceng balik menuding adanya politisasi di balik prahara ini. Dalilnya, kasus itu sebenarnya terjadi 5 bulan silam, hanya baru-baru ini diekspos ke media massa. Perihal perceraian, Aceng tetap keukeuh memiliki alasan privacy yang prinsipil. Dalam bahasa sederhana, “Tuhan saja menghalalkan, kok manusia yang repot?”

     Di sisi lain, tempo perceraian yang hanya berselang 4 hari pasca pernikahan, lewat SMS pula, jadi polemik tersendiri. Karena di samping menghalalkan, Tuhan juga membenci perceraian. Ketika kita memasuki ke wilayah agama, kita kadang dihadapkan pada dilematika dalam problematika agama. Tuhan memang kadang membingungkan bagi hamba-hamba-Nya yang kurang tajam dan jernih dalam menangkap pesan-pesan dan ajaran-Nya. (boleh baca: Dilema  Agama:  Kafir  Adil atau Muslim Zalim?)

       Dilema yang sama menggelayuti pula Aceng Fikri, sebagai manusia biasa lepas dari jabatan bupati. Aceng meyakini, jika pernikahan berlangsung lama, justru akan menjadi siksaan dan penderitaan bagi kedua belah pihak. Menunda masalah hanya akan memperumit masalah. Meminjam slogan Jusuf Kalla “Lebih cepat lebih baik,” dalam hal ini kesigapan Aceng sebagai seorang pemimpin publik dalam mengambil keputusan adalah contoh keteladanan.  

      Ketika persoalan merembet ke upaya pemakzulan oleh DPRD, kita kembali dihadapkan pada dilema, antara hukum dan politik. Pihak Aceng keukeuh bahwa tak ada unsur pelanggaran hukum yang bisa menyeret ke ranah pidana. Sementara elit politik yang berlindung di balik lembaga DPRD menggiring persoalan ke ranah politik lewat pembentukan pansus, yang konon telah direstui Mendagri.

     Pelanggaran sumpah jabatan menjadi senjata. Tokoh masyarakat berkolaborasi dengan tokoh politik, dengan kepentingan masing-masing membakar sentimen umat-publik. Gelombang unjuk rasa tak terbendung, pelanggaran norma-etika dan penistaan martabat perempuan menjadi logika pembenaran, sang bupati wajib dilengserkan. Lalu di manakah benang merah antara privacy dan kebijakan publik bertemu pada satu simpul? Kembali kita dihadapkan pada dilema.

     Kita tentu menyadari, bahwa ketika seseorang tampil sebagai pemimpin, sebagian besar privacynya telah tergadai. Kita terobsesi pada pemimpin ideal tanpa cacat-cela. Ketika meneropong seorang pemimpin, kita tiba-tiba menjadi perfeksionis, menuntutnya untuk tampil sempurna. Terlebih ketika mengkaitkan agama, pemimpin suci layaknya keteladanan Nabi adalah harga mati. Konsekuensi logis dari demokrasi, apalagi demokrasi langsung seperti pemilihan bupati.

     Kadang kita lupa, bahwa pemimpin dan rakyat terikat pada hukum kausalitas. Pemimpin produk rakyat. Pemimpin cermin umat. Diktum vox populi vox dei bertemu filosofi omne vivum ex ovo. Suara rakyat-suara Tuhan, telur berasal dari ayam. Lewat sistem demokrasi yang telah kita sepakati, rakyat menjadi Tuhan yang berwenang memberi mandat kekuasaan. Satu di antara rakyat dilahirkan untuk menjadi pemimpin.

     Tampilnya Aceng Fikri menjadi bupati Garut mutlak atas kehendak rakyat. Aceng adalah ‘telur’ pemimpin yang lahir dari ‘rahim’ rakyat. Logikanya, kalau ingin melihat wajah rakyat Garut, lihatlah wajah Aceng, sebab genetika telur tetap membawa genetika rakyat. Persoalannya, validitas kesamaan identik genetika satu orang dengan ribuan jutaan, atau ratusan juta orang akan dipertanyakan ketika proses kelahiran ‘telur’ pemimpin itu sendiri melanggar ‘hukum alam’ demokrasi.

      Bakteri-bakteri demokrasi telah membusukkan ransum politik di mana money politics-politik transaksional menjadi tradisi berurat-akar. Sudah bukan basa-basi, dalam praktek sehari-hari di negeri ini, rakyat dan (calon) pemimpin sama parah rusaknya. Take and give, saling memberi saling menerima. Jual beli suara, kecurangan dan penggelembungan sudah biasa dalam setiap ritual pemilihan umum, dari pileg, pilpres, pilkada hingga pilkades.

      Di titik ini, wajah ganda umat-bangsa terlihat nyata. Bila ruh suci demokrasi masih terjaga, pemimpin adalah potret nyata dari rakyat. Bila yang terjadi sebaliknya, potret pemimpin tidak serta-merta potret rakyat. Bisa jadi, meskipun ini jarang terjadi di alam demokrasi, seorang penjahat kaya-raya sanggup membuat manuver sedemikian rupa sehingga berhasil memenangi laga perebutan kekuasaan lalu memimpin suatu komunitas yang berisi orang-orang baik. Namun, secara umum, produk demokrasi adalah identiknya DNA pemimpin dengan DNA rakyat.

     Dari alur logika di atas, wajah Aceng Fikri adalah potret wajah Garut, atau potret wajah Jawa Barat, dan tidak mustahil potret wajah Indonesia. Di kalangan kaum berkelebihan harta dan berkuasa, sebenarnya nikah sirri sudah mentradisi lama. Terlebih mereka yang pintar memainkan lekuk-lekuk ayat agama, nikah sirri menjadi tameng  pembenaran solusi praktis-higienis atas problem syahwat. Sayangnya, transformasi keberagamaan kita terlalu jauh panggang dari api. Agama dibela-belain bila menguntungkan ego dan dicari yang enak-enaknya saja.  Giliran susah dan menuntut pengorbanan untuk kemalahatan umat-rakyat-publik, agama pun dicampakkan. (Gagal Negara, Gagal Agama dan Gagal Manusia)

     Kontroversi nikah sirri Aceng Fikri adalah kontroversi manusia Indonesia, dilematika pemahaman manusia, agama dan negara. Ingin menjadi manusia sempurna, kita lebih menuntut orang sempurna, sementara kita sendiri enggan menyempurnakan diri. Mengagung-angungkan kesempurnaan agama, kita lebih menuntut orang beragama sempurna, tapi enggan memenuhi panggilan Tuhan untuk memperjuangkan agama. Ingin pemimpin sempurna dalam tatanegara, kita lebih menuntut orang lain sempurna dengan keteladanan, tapi enggan mempersiapkan keteladanan diri agar tidak gagap tampil menggantikan bila saatnya tiba.

     Terobsesi pada pemimpin suci layaknya nabi-nabi, kita lupa bahwa kita terikat pada hukum alam, hukum agama dan hukum negara di alam demokrasi. Regenerasi kepemimpinan adalah keniscayaan. Tiada raja abadi, datang dan pergi, pemimpin tampil silih berganti. Hari ini mencaci-maki, esok kita dicaci-maki. Berkaca pada kasus Bill Clinton yang selamat dari pemakzulan akibat skandal perselingkuhan dengan Monica Lewinsky, mungkin kita bergumam dalam hati, andaikata Aceng Fikri tak perlu nikah sirri, tapi berselingkuh sembunyi-sembunyi atau diam-diam saja menyelinap ke tempat prostitusi.

     Toh banyak perempuan cantik yang dengan sukarela berkencan dengan sang bupati tanpa ikatan pernikahan, tanpa banyak tuntutan dan tanpa terekspos menjadi pergunjingan pelecehan. Toh perzinahan juga dilema yang marak di negeri ini, dikecam tapi digandrungi, dihujat tapi tak pernah sepi pembeli. Di negeri munafik, kejujuran dan keterbukaan kerap berujung kehancuran. Sementara, dusta dan pencitraan menjadi jalan keselamatan. Dilema manusia Indonesia, tak akan mudah sirna begitu saja sebelum ditemukan arti pentingnya bercermin pada kacabenggala peristiwa, dan Aceng Fikri hanyalah salah satunya.

Salam...
El Jeffry




Sunday, December 30, 2012

Gagal Negara, Gagal Agama dan Gagal Manusia



     Kegagalan adalah hantu paling menakutkan bagi manusia. Tak seorangpun manusia berniat dan bercita-cita menjadi orang gagal. Dan tak ada manusia yang sanggup serta-merta menerima kegagalan sebagai keniscayaan hukum alam. Bahwa keseimbangan ada dalam satu paket pasangan dua hal berlawanan. Putih-hitam, positif-negatif, baik-buruk, plus-minus, cahaya-kegelapan dan keberhasilan-kegagalan.

     Manusia Indonesia hampir 250 juta jiwa. Hidup dalam negara beragama dan agama bernegara, kita mengalami persoalan serupa.  Kita bukan negara agama di mana agama mengatur ketatanegaraan sedemikian rupa. Kita juga bukan negara sekuler yang menempatkan agama dan negara dalam kamar terpisah bagai dua  dunia berbeda. Di sini, agama dan negara ibarat ruh dan jasad yang bersenyawa dalam tubuh manusia hidup. 

     Ketika dikatakan bahwa kita telah gagal agama, sudah pasti 99,99% dari kita yang beragama akan serta-merta akan menolak telak-telak. Dan ketika dikatakan bahwa kita telah gagal negara, sudah pasti pula 99,99% dari pemerintah yang mengelola negara akan membantah mentah-mentah. Sudah dikatakan di muka, bahwa manusia cenderung membenci kegagalan. Ada 1001 alasan untuk menolak kenyataan pahit bernama kegagalan. 

     Lalu, bagaimana jika kita memang benar-benar telah gagal agama? Jawaban yang sulit sekaligus mudah, tergantung dari alat teropong kita melihatnya. Jika alat teropong itu adalah bangunan material dan upacara ritual-seremonial, kita tak menemukan jawabannya. Sejajar dengan geriap pembangunan dan teknologi, bangunan tempat ibadah bertebaran mewah dan megah. Masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, hampir tak pernah sepi jama’ah dan jemaat. Ceramah, dakwah, dan lain-lain siraman rohani tak pernah henti diguyurkan tak peduli kemarau hujan, di tempat terbuka dan di media massa.

     Bagi mayoritas agama di negeri ini, Islam, lebih luar biasa. Kumandang azan wajib hukumnya disiarkan di televisi, ketika saat maghrib dan subuh tiba. Kuota haji makin bertambah setiap tahun hingga harus antri bertahun-tahun untuk bisa pergi  ke tanah suci. Ritual puasa dan lebaran idul fitri, euforia saat natal tiba, meriahnya peringatan imlek adalah sebagian dari bukti nyata keberagamaan kita yang begitu terlihat menggelora. Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu sama saja.

     Tapi, semua itu seakan sirna manakala kita melihat dengan alat teropong realita. Maraknya kejahatan, dengan barometer 3 kejahatan luar biasa (korupsi-terorisme-narkoba) yang membawa negeri kita pada ‘kasta tinggi’ di antara negara-negara di dunia menjadi paradoks. Kontraproduktif dengan ‘wajah alim’ yang dinampakkan ke dunia, negeri kita dikenal sebagai salah satu negeri terkorup, lahan subur peredaran narkoba dan sarang teroris kelas dunia.

     Belum lagi kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM, carut-marut hukum dan keadilan. Singkat kata, 5 unsur kejahatan yang terangkum dalam filosofi Jawa mo-limo, maling (mencuri-korupsi), madon (pelacuran-prostitusi), main (judi), mabuk (miras) dan madat (narkoba), sudah menjadi menu harian yang selalu terhidang di depan mata dengan aneka warta di media massa. Padahal, sepakat tidak sepakat, semua itu adalah pengkhianatan nyata terhadap nilai-nilai dan ajaran agama. Lho kok bisa?

     Ketika kesalehan ritual-seremonial terkurung dalam penjara tekstual, maka kesalehan     sosial-komunal membumbung tinggi ke angkasa. Jauh panggang dari api. Orang arif bijaksana berkata, kita baru di kelas ‘anak TK,’ belum SMP, mahasiswa, apalagi sarjana. Beragama dalam syariat tanpa naik ke tangga ma’rifat (hakikat) tak akan pernah memahamkan manusia pada agama. Kita baru berada di anak tangga ilmu pengetahuan (alim-ulama-pandai-pintar), tapi belum menginjak anak tangga pengenalan (arif-arifin-bijak bestari). 

     Lalu, masihkah kita keukeuh untuk mengklaim bahwa kita telah berhasil dalam bernegara? Jawaban sama, sulit sekaligus mudah. Jika alat teropongnya adalah bangunan fisik dan euforia kebebasan demokrasi, mungkin kita telah berhasil. Gedung pencakar langit, akses komunikasi dan kemudahan teknologi, imbas dari modernisasi dan globalisasi, kita nampak berbeda dengan kehidupan primitif ala zaman batu dan setingkat lebih maju dari peradaban Majapahit. Terlebih jika mata yang meneropong adalah pemerintah (baca: penguasa), maka yang pasti muncul adalah klaim keberhasilan pembangunan dan kemajuan negara. 

     Tapi jika alat teropongnya adalah rakyat adil sejahtera sebagai amanat proklamasi dan sila ke-5 Pancasila, maka kembali cita-cita negara merdeka ini masih jauh panggang dari api. Kesejahteraan itu mungkin ada, karena alam bumi pertiwi yang berlimpah. Tapi keadilan itu yang belum terlihat. Kesenjangan teramat lebar antara sikaya-simiskin di mana kekayaan ratusan juta rakyat sepadan dengan kekayaan beberapa puluh konglomerat. Pemerataan kesempatan berusaha, pendidikan dan kesehatan masih berupa wacana. Kesetaraan hukum belum terlihat di negara hukum. 

     Apa hendak dikata? Ketika hukum bisa diperjual-belikan, masihkan bisa diharapkan tegaknya keadilan? Lalu, bolehkah dikatakan bila gagal agama dan gagal negara sebagai gejala awal gagal manusia? Man behind the gun. Manusia di belakang senjata. Dalam dunia mayapada, negara dan agama hanyalah wayang-wayang, manusia adalah dalangnya. Tradisi, sistem dan hukum dalam negara dan agama hanya wayang-wayang. Baik-buruk perannya di alam nyata tergantung dari baik-buruk manusia yang memainkan lakonnya. 

     Negara, agama dan manusia adalah tiga titik dalam satu garis rantai kausalitas. Jika negara sebagai jasad, maka negara butuh ruh agama untuk bisa hidup. Jika agama sebagai jasad, maka ia butuh ruh manusia untuk bisa hidup. Jika manusia sebagai jasad, maka ia butuh ruh quddus-suci Tuhannya untuk bisa hidup. Hulunya, Tuhan selalu menjadi kausa prima bagi manusia yang beragama dan bernegara. Tuhan membuat “permainan maha unik” di alam semesta, manusia sebagai alat bagi Tuhan sesuai citra penciptaanNya, dunia sebagai panggung perhelatan untuk menguji manusia, dari era Adam pertama kali diturunkan hingga kiamat tiba.

     Di alam demokrasi, yang ditafsir Thomas Jefferson sebagai bonum commune-publicum (agama publik), tempat digelar panggung ‘demonstrasi’ penyulingan saripati cratein-publica, ruh Tuhan mentransformasi dalam ruh manusia. Dikenal vox populi vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Siapa mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Ketika manusia tak mengenal Tuhannya, ia tak akan mengenal diri (dan kemanusiaan)nya, tak akan mengenal agamanya, dan tak akan mengenal pula negaranya. Ketika manusia tak mengenal apa-apa, maka hakikatnya ia telah gagal hidup. Tak hanya gagal beragama dan bernegara, bahkan ia telah gagal sebagai manusia. 

Salam...
El Jeffry





Friday, December 28, 2012

Sepakbola, “Dekoberisasi” dan Presiden Antariksa


          Ketika sepakbola tanah air mengalami keterpurukan hingga ke titik nadir, banyak yang melontarkan pertanyaan sederhana. Mosok sih cuma mencari sebelas orang terbaik di antara 250 juta jiwa saja nggak bisa? Kalau kalah dari Amerika, itu wajar saja karena Indonesia kalah jumlah manusia. Tapi kalau kalah dari Singapura, itu aneh tapi nyata, mosok Indonesia kalah dari kesebelasan negara yang cuma berupa sebuah kota dengan penduduk hanya beberapa juta jiwa?

          Kalau mengacu kepada ranking jumlah penduduk, seharusnya Indonesia memang masuk 4 besar dunia di bawah RRC, India dan Amerika. Tapi ternyata prestasi 11 orang tak sejajar dengan besarnya jumlah penduduk suatu negara. Nyatanya, berdasarkan rilis FIFA September 2012, RRC hanya menempati peringkat 78, India setingkat di bawah kita di peringkat 169, sementara negeri adidaya Amerika hanya menempati peringkat 33. Empat besar justru ditempati oleh negara-negara Eropa yang berpenduduk relatif lebih kecil yakni Spanyol, Jerman, Inggris dan Portugal.

          Aneh tapi nyata? Kenyataan memang seringnya identik dengan keanehan, tapi keanehan tak menjadi keanehan manakala kita melihat dari sisi yang tepat. Ternyata oh ternyata, kuantitas (jumlah) tidak serta-merta identik dengan kualitas (mutu). Besaran jumlah manusia, tidak selalu sejajar dengan besaran mutu dan prestasi suatu negara. Paradoksal jumlah dan mutu merupakan awan mendung yang menggelayuti komunitas manusia negara-negara berkembang dan terbelakang, termasuk Indonesia.

          Mantan Presiden B.J. Habibie pernah melontarkan panca-tanya ”Quo Vadis Indonesia” ketika melihat wajah ganda nusantara. Kita kaya (SDA) tapi miskin (penghasilan), besar (wilayah dan penduduk) tapi kerdil (produktivitas dan daya saingnya), merdeka (secara politik) tapi terjajah (secara ekonomi), kuat (dalam anarkisme) tapi lemah (dalam kompetisi menghadapi tantangan global) dan indah (potensi dan prospek) tapi jelek (dan korup tata kelola).

          Dalam sepakbola dan olahraga, kita seakan menghadapi sindroma laten dan berulang sejak merdeka pada 1945. Dari tahun ke tahun, prestasi keduanya setali tiga uang. Grafik menukik tajam, lalu terjun bebas dalam beberapa tahun terakhir, dengan terjerembabnya peringkat sepak bola nasional di titik nadir. “Sindromenpora” menjadi jawaban nyata. Tanda-tanda petaka tata kelola negara atas kepemudaan dan olahraga dengan ditetapkannya Menpora Andi Mallarangeng sebagai tersangka korupsi peoyek olahraga Hambalang.

          Dengan rapuhnya pilar kepemudaan dan olahraga, masihkah ada kecerahan masa depan bangsa? Bukankah pemuda adalah harapan kekuatan untuk “mengguncang dunia” seperti dikatakan Bung Karno? Bukankah olahraga adalah sarana menyehatkan fisik-raga bangsa sekaligus jiwa-mental spiritualnya dengan nilai-nilai etika sportivitas “fairplay” sebagai ruhnya? Tanpa ketangguhan pemuda dan olahraga, mau dibawa ke mana Indonesia? Sindroma selalu akan berakhir dengan petaka. Rusaknya kesehatan kepemudaan dan runtuhnya nilai-nilai spiritualitas-sportivitas olahraga, awal hancurnya desain masa depan bangsa.

          Imbas nyata ketika sindroma menjalar kepada rusaknya tata kelola negara di dunia politik dan kekuasaan. Krisis kepemimpinan berkepanjangan akibat kemaruknya generasi lansia dalam industri politik banal-kanibal, para sesepuh enggan “lengser keprabon” memberi kesempatan pemuda mengambil alih tugas dan tanggung jawab. Dalihnya nyaris selalu sama, experience (pengalaman), pembenaran bagi logika status quo untuk menutupi keserakahan nikmatnya “zona nyaman kekuasaan.”

          Bahkan ketika seorang pejabat telah terseret kasus hukum, terutama korupsi, belum muncul juga budaya harakiri: tradisi pemimpin ksatria dengan undur diri secara sadar demi martabat dan kepentingan yang jauh lebih besar. Keserakahan berkuasa menggenapi dogma Lord Acton, bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Lalu menjadi lingkaran setan ketika mental korup juga menjadi sebab kecenderungan manusia pada kekuasaan. Berkuasa lalu korup, korup lalu berkuasa. Telur menetaskan ayam, dan ayam mengeluarkan telur. Mesti dari mana kita mengurainya?

          Kecenderungan berkuasa dan keserakahan mempertahankan “jam tayang,” bila perlu ekspansi kekuasaan, menjadi pelanggaran kode kehormatan filosofi klasik Jawa trilogi kepemimpinan Jokowibener-pinter-kober.” Untuk menjadi pemimpin, seseorang wajib memiliki integritas dan loyalitas pada nilai-nilai kebenaran, memiliki kapasitas, kapabilitas (kemampuan pengetahuan dan keahlian), sekaligus memiliki kesempatan untuk tampil. Manusia bener-pinter tak kurang di negeri ini. Tapi kombinasi keduanya sudah semakin langka.

          Yang bener belum tentu pinter, yang pinter belm tentu bener. Ketika kaum bener-pinter yang langka ini muncul, giliran dekoberisasi mengganjal. Krisis kepemimpinan dipicu upaya penghambatan kekoberan pada kecambah-kecambah pemuda bener-pinter. Untuk bisa tampil dengan tetap berpegang pada nilai-nilai idealisme trilogi itu, kita harus benar-benar berjuang berdarah-darah dan tak jarang mati saat baru berkecambah. Sudah sedemikiankah parah alur sejarah?

          Di panggung perhelatan politik pemilu dan pilpres 2014, krisis kepemimpinan akibat keserakahan kekuasaan korup dan dekoberisasi sistemik-sistematik tak terhindarkan. Partai-partai lama, yang sebagian besarnya adalah partai “banal abal-abal produk industri kapitalistik-imitatif politik homo homini lupus masih mendominasi. Berlindung di balik legalitas formal peraturan perundang-undangan, DPR dan pemerintah “bekerja sama,” partai-partai besar pemain lama berupaya menjegal munculnya partai-partai baru.

          KPU dan MK hanya alat bantu pelengkap penderita. Ketatnya persyaratan verifikasi menjadi hantu bagi partai-partai baru dan tingginya Parliamentary Treshold (PT) mengubur mimpi partai-partai kecil untuk berkompetisi menjadi presiden RI. Apalagi yang tak memiliki kendaraan partai, terpaksa harus lihai dan piawai melakukan aksi akrobatik agar parpol bersimpatik. Untuk kober menjadi seorang presiden, mesti bener-bener pinter dan pinter-pinter bener memainkan irama politik.

          Lihatlah daftar 30 nama kandidat capres yang berpeluang di pilpres 2014. 8 dari 30 nama kandidat calon yang tertinggi angka popularitas adalah ketua partai yang didominasi kaum “lansia” (lebih dari usia 60 tahun). Aburizal Bakrie (66-Golkar), Megawati Soekarnoputri (65-PDI-P), Wiranto (65-Hanura), Surya Paloh (61-Nasdem), Prabowo Subianto (61-Gerindra), Hatta Rajasa (59-PAN-akan berusia 61 pada 2014). Hanya ada dua nama yang terbilang muda. Suryadharma Ali (56-PPP) dan Anas Urbaningrum (43-Demokrat). Sayangnya, dua yang terakhir juga terganjal. Satunya kurang begitu populer, satunya lagi populer karena terdera “badai politik” opini publik isu keterlibatan korupsi.

          Tiada nama kandidat capres ideal, digdaya dan mumpuni untuk diharapkan membenahi carut-marut multidimensi negeri, wabil-khusus melepaskan sumber problematika terbesar tata kelola negara yakni gurita korupsi. Dari stok yang ada, kita sebagai rakyat dihadapkan paksa pada dilematika seleksi kepemimpinan. Hanya memilih yang terbaik di antara yang buruk. Apa daya kita? Nasi telah menjadi bubur, semua telah terlanjur. Pilihan demokrasi ternyata butuh waktu panjang untuk kita belajar “trial and error” menuju kedewasaan.

          Rendahnya kualitas negara, buah dari rendahnya pohon kualitas demokrasi, hasil dari rendahnya kualitas benih SDM demokrasi. Jama’ah elit-publik, menjadi paradoks negeri berkuantitas manusia tertinggi 4 besar dunia. Begitu sulitnya mencari 11 orang sebagai tim tangguh sepakbola, dan maha sulit mencari satu orang terbaik di antara 250 juta. Nilai-nilai demos-cratein daulat rakyat, seperti diungkapkan Gus Dur, baru pada taraf “anak TK,” belum merdeka dari penjara tekstual-formalitas. Mungkin kita mesti belajar dari Amerika yang butuh ratusan tahun untuk mematangkan adonan demokrasi dalam kuali tata kelola negara, termasuk dalam seleksi kepemimpinan dan pemilihan presiden.

          Seperti “American Dream” dengan Superman sebagai simbol kerinduan dan spirit Amerika pada pemimpin kaliber manusia super ala planet Crypton yang selalu siap menyelamatkan manusia, kita juga butuh memiliki “Indonesian Dream.” Sebuah harapan, cita-cita, atau sekadar memimpikan hadirnya seorang pemimpin raja filsuf agung adiluhung-philsopher king penyelamat dan pembawa kejayaan nusantara seperti Majapahit atau Sriwijaya di masa silam. Jika di tahun 2014 masih belum ada, mungkin suatu saat Tuhan akan berkenan menurunkan seorang pemimpin dari antariksa untuk menjadi presiden Republik Indonesia.


Salam...
El Jeffry

Wednesday, December 26, 2012

Idealisme Tempe, Setan Senayan dan Lingkar Kekuasaan




      Ada fenomena menarik manusia dalam melakoni peran di dunia mayapada. Namanya juga mayapada, di balik realita nyata, pada dasarnya kehidupan adalah maya, semu, alias bayang-bayang belaka. Ibarat wayang, manusia hanya berpindah tempat dari kotak penyimpanan sang dalang, jejer sebentar di depan layar peran, lalu masuk kotak kembali setelah episode peran usai.

     Di layar peran kehidupan, Sang Maha Dalang pun memainkan peran manusia dalam tiga tahap lakon. Dari kotak, naik panggung, lalu kembali ke kotak lagi setelah peran selesai. Salah satu dari layar pertunjukan wayang-wayang manusia telah disiapkan. Sebagai prototip citra Tuhan Mahakuasa atas alam semesta, manusia dianugerahi peran termulia di antara makhluk dunia, yakni ego berkuasa.

     Yang menjadi aneh (meski sebenarnya tak aneh), di samping anugerah ego berkuasa, manusia juga diciptakan dengan tabiat pelupa. Seperti lupanya seorang dewasa, pada masa ketika masih berupa janin di dalam kegelapan rahim, atau lupanya lansia pikun pada masa hidupnya. Manusia ketika telah memasuki wilayah kekuasaan, juga cenderung lupa pada idealisme saat masih meringkuk di dalam kotak penyimpanan sebelum dimainkan.

     Di alam aktual negeri ini, terlalu banyak warta sejarah tentang lupanya manusia ketika dianugerahi peran kekuasaan. Lingkaran kekuasaan akan selalu menjadi episentrum pesona manusia sepanjang sejarah peradaban. Di alam demokrasi, legislatif dan eksekutif (dua dari tiga pilar negara) merupakan sentral magnetik berahi manusia, warisan klasik makhluk berpolitik yang cenderung suka berkuasa.

      Senayan dan istana sebagai simbolnya. Wakil rakyat, dewan terhormat, representasi keterwakilan-amanat rakyat dan pemerintah, para pemimpin pemegang mandat kekuasaan titipan rakyat. Terkumpul di sana para pejabat dan birokrat, pemegang pemerintahan dan birokrasi kekuasaan. Hanya saja, seiring dengan memudarnya nilai-nilai filosofi adiluhung notonagoro, Senayan dan istana kini menjadi pusaran jahiliyyah keterwakilan dan kekuasaan, atas nama demokrasi, politik dan republik.

     Sudah menjadi hukum alam lakon yang pasti, tapi kita selalu tergelitik untuk melontarkan pertanyaan abadi mengapa sindroma lupa tak bisa sirna dari lepas dari manusia ketika berkuasa. Padahal, para ‘kurcaca’-penguasa yang bertabiat buto-raksasa, pada awalnya juga berasal dari ‘kurcaci’ di tempat kotak penyimpanan sebelum bermain di layar kekuasaan. Omne vivum ex ovo. Telur lahir dari ayam. Pemimpin lahir dari rakyat.

     Akan makin menggelitik lagi, ketika berada dalam kotak penyimpanan (di luar lingkar kekuasaan), sebagian besar dari mereka justru telah direbus dalam ‘kawah candradimuka’ pengetahuan. Hanya untuk satu tujuan, ketika telah matang, untuk tampil melakoni peran sebagai pemimpin dan pimpinan. Di negara yang mayoritas penghuninya meyakini agama, padahal ada dua ‘kawah candradimuka’ nusantara. Lembaga pendidikan agama dan lembaga pendidikan nasional. Produk akhirnya, agar embrio-embrio manusia unggul khas Indonesia, yakni santri dan mahasiswa kelak lahir ulama dan sarjana pencerah umat-bangsa-negara.

      Paradoksal antara tujuan dan hasil. Kedua kawah gagal melahirkan manusia unggul berkeadaban. Ulama dan sarjana setali tiga uang. Idelaisme pengusung nilai-nilai norma-etika ketuhanan dan logika kemanusiaan hanya tangguh ketika berada di dalam ‘kotak penyimpanan-kawah candradimuka’ pendidikan dan pengajaran. Turun ke dunia nyata, berubah segalanya. Kecerdasan spiritual dan intelektual gagal mentransformasi, terlebih ketika ‘produk alim-pintar’ itu memasuk lingkar kekuasaan.

      Kemerosotan nilai-nilai adiluhung wakil rakyat dan pemerintah-penguasa, amanat di pundak dicampakkan, khianat menjadi tradisi dan pembenaran. Semakin berilmu dan pintar, semakin berlipat daya rusaknya bagi mayoritas awam dan bodoh. Ruh kepemimpinan ambyar, Senayan seakan menjadi rumah angker tempat setan gentayangan. Istana seakan menjadi gua persembunyian laskar batara kala.  Tsunami kejahatan kerah putih dan kejahatan luar biasa, menyebar luas ke seluruh relief nusantara dengan episentrum DPR dan istana. Di mana ruh otentik mereka yang terajar dan terdidik sebelumnya?

      Ada sesuatu yang keliru dengan bangsa ini dengan gagalnya transformasi idealisme pendidikan dan pengajaran. Di wilayah negara dan agama, dua-duanya sama saja, gagal total melahirkan manusia pemimpin unggul berkeadaban. Padahal, lembaga pendidikan keduanya tumbuh menyubur, kecerdasan dan kepintaran meningkat tajam, tapi ulama dan sarjana otentik tak tercipta. Produk yang ada hanya produk abal-abal, imitasi bercasing menyerupai asli, bagaimana sanggup membawa umat-bangsa ini ke arah perbaikan, apalagi penyempurnaan?

       Melihat fenomena yang terjadi, di dunia politik maupun sosial budaya, dengan paradoks yang selalu terhidang di depan mata, kita lantas bertanya. Adakah ini yang namanya idealisme tempe? Di negeri tempe yang sebagian manusianya mengkonsumsi tempe sebagai makanan favorit kaya nutrisi dan unsur gizi, idealisme tempe menjadi pertanyaan tak terjawab. Ternyata kepintaran (otak) belum menjadi garansi selarasnya kecerdasan (hati). Seperti pepatah Jawa, esok dhele sore tempe, mencla-mencla, kita terbentuk menjadi bangsa pelupa, atau lebih ekstrem, munafik.

       Tak ada konsistensi di negeri munafik. Hari ini mengkritik habis kejahatan korupsi, esok hari giliran menjadi pelaku korupsi. Hari ini mencaci nikah sirri, esok hari melakukan hal sama, bahkan lebih banyak lagi menambah isteri. Hari ini menghujat kejahatan, esok hari melakukan kejahatan, bahkan lebih edan. Semuanya hanya berbeda ada tidaknya kesempatan, kapan waktunya masuk ke Senayan atau lingkar kekuasaan. Idealisme tempe, setan Senayan dan lingkar kekuasaan adalah trilogi lingkaran setan yang sampai kiamat pun tak akan terpecahkan, kecuali dengan membangun kesadaran.

       Untuk melakukan kejahatan, seseorang tidak perlu ‘berniat’ dan bercita-cita terlebih dahulu. Semua hanya soal waktu dan kesempatan, momentum akan menjadi pembenaran. Orang berkata, kalau ingin melihat sebuah bangsa, lihatlah pemimpinnya. Pemimpin tertinggi republik ini, presiden SBY yang terhormat telah mencontohkan pembenaran logika idealisme tempe, ketika mewajibkan negara untuk menyelamatkan pejabat koruptor hanya dengan alasan ‘tidak berniat’ dan ‘tidak paham.’ Semoga kali ini kita telah sedikit lebih paham.

Salam...
El Jeffry

Gelagat Kiamat 2013: Korupsi Meningkat!




       Jangan bergembira dulu setelah ramalan kiamat versi suku Maya 21 Desember telah terlewat. Di Indonesia, negeri tumpah darah-keringat-air mata kita, masih mesti menghadapi gelagat pertumpahan keringat-air mata dan penghisapan darah rakyat oleh kaum penjajah model baru, antek nekolim dan budak-kuli inlander. Lingkaran setan korupsi yang sukses bermutasi dalam dalam regenerasi, menjadi inti sari-pati. Kejahatan “kasta tinggi” dalam kemasan “kerah putih” masih belum juga terkendali.
       Kolusi menjadi kode kunci simbiosis mutualis. Elit-publik, pemimpin-rakyat, pejabat-jelata, birokrat-proletar. Transliterasi adagium klasik omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo. Telur dari ayam, atau ayam dari telur? Pemimpin produk rakyat, atau rakyat produk pemimpin? Siklus misterius tak kunjung putus. Keduanya benar, keduanya salah, dualisme logika gila dan gila logika, fitnah iblisi-dajjali zaman edan, kesalah-kaprahan jadi kebenaran.
      Bagi Indonesia, kiamat sudah dekat. Tanda-tanda dan gelagat kiamat diungkap oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). “Ramalan”-nya, kiamat  akan terjadi dengan “aktivitas dan produktivitas” korupsi bakal meningkat di tahun 2013.  Alasannya, di tahun itu akan banyak gelaran pesta demokrasi-budaya ekstravaganza pemilukada dan penjelangan pemilu nasional 2014. Politik uang, politik transaksional-dagang sapi, jual-beli suara menjadi komoditi utama.
      Sementara leader politik, para pemimpin otentik semakin tergilas secara sitemik-sistematik, “broker dan dealer politik” bakal menyubur bak jamur menyambut musim hujan. Gelaran pilkada dan jelangan pemilu akan jadi momentum politisi-politikus, terutama pemegang kekeuasaan untuk mengumpulkan “investasi” politik. Tujuannya hanya ada dua, mempertahankan dan ekspansi wilayah kekuasaan. Sudah tabiat manusia politik primata homo homini lupus. Berahi korupsi dan orgasme politik, demi pemenuhan nafsu hasrat-syahwat dan obsesi kenikmatan kapitalistik-hedonistik.
       Penggelapan anggaran untuk pribadi dan kelompok partai sudah menjadi tradisi berantai. Metode politisi-politikus korup hanya ada dua, penggelembungan proyek dan pemberian hibah (bantuan). Penggelembungan proyek bisa dilakukan sendiri atau kongkalikong dengan pihak ketiga, para broker-pengusaha untuk meminta komisi. Sedang pemberian hibah (bantuan sosial) dilakukan untuk pengayaan diri dan peningkatan popularitas. Alhasil, “sinergi-chemstry” KKN dilakukan secara sadar dan berjamaah, antara politisi-politikus, pengusaha dan rakyat dalam satu kata “money politics.” 
       Apa daya kita? Demokrasi biaya tinggi belum menemukan pengganti “demokrasi rendah kalori” yang hemat-bersahaja. Bayangkan saja, dalam satu perioden 5 tahunan, rakyat disuguhi hidangan pesta-fiesta luar biasa besar biayanya. Maksimal, sekali pileg, dua putaran pilpres, dua putaran pilgub, sekali pilbuta (pemilihan bupat-walikota) dan sekali pilkades. Praktis, dalam 5 tahun negara berpesta minimal 5 kali (setahun sekali) dan maksimal 7 kali (8,5 bulan sekali). Luar biasa gila euforia dan kebebasan (atau kebablasan?) bersuara.
      Apa hendak dikata? Korupsi sedemikian parahnya membudaya. Telah 8 abad gurita korupsi dalam sejarah negeri, terlalu sulit bangsa ini berlepas diri. Ribuan cara dalam ribuan etika norma ayat-ayat agama dan pasal-pasal perundangan negara, tak sanggup sebagai terapi “pensucian jiwa” bangsa. Dengan hanya mengandalkan KPK, mustahil bangsa ini menaklukkan “gurita korupsi,” bahkan sekadar memperlemah mengamputasinya. Korupsi tak tercekal, tak tercegah dan tertangkal. Sebagai salah satu bentuk mutakhir kesepakatan setan, korupsi adalah virus endemik terganas yang membunuh logika-akal sehat hampir 250 juta manusia Indonesia.
       Sesuai filosofi telur dan ayam, korupsi hanya bisa diminimalisir dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Elit-publik, pemimpin-rakyat, atas-bawah, mesti satu kata. Tak hanya mengandalkan KPK dan pemimpin dalam 12 elemen ksatria nusantara, setiap anak bangsa yang masih berkesadaran keksatriaan mesti guyub-rukun holopis kuntul baris bekerja sama. Karena korupsi (dan kolusi) adalah pengkhianatan hukum simbosis mutualis. Saling menguntungkan kedua pihak, tapi tak memberi keuntungan martabat manusia berkualitas.
       Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, semua terlibat sekaligus terimbas dan terlibas dalam dan oleh “dosa sosial” keganasan korupsi. Lima pasal dari 7 dosa versi Mahatma Gandhi menjadi karmanya. politics without principle (politik tanpa prinsip), commerce without morality (bisnis tanpa etika), wealth without work  (pengayaan tanpa kerja), pleasure without conscience (kesenangan tanpa nurani) dan worship without sacrifice (agama tanpa pengorbanan).
       Politisi-politikus, pengusaha, tokoh agama, rakyat jelata, semua bermain dalam satu drama kejahatan luar biasa, hanya berbeda kasta, strata dan skalanya saja. Kesempatan dan momentum hanya pelengkap dan pembenar kejadiannya. Adakah kejahatan lebih tinggi dari korupsi? Melihat dampak luasnya kerusakan bagi peradaban manusia, bukankah layak jika korupsi yang menggurita adalah barometer dari kiamatnya sebuah bangsa?
       ICW telah mengabarkan pesan akan tanda-tanda kiamat itu bakal ada pada 2013. Sebagai watcher (pemerhati) “reality show” tragedi negeri, kita butuh refleksi dan introspeksi. Mungkin selama ini kita hanya jadi NATO (no action talk only) alias omdo (omong doang), lebih asyik menghujat-menyumpah-mencaci dengan kepala mendongak melihat koruptor kelas kakap menggelontor di ruangan ber-AC di kantor-kantor. Dan kita lupa mununduk ke bawah dan bercermin, bahwa kita juga adalah koruptor-koruptor kelas teri similikithi yang sewaktu-waktu bisa bermutasi.
      Tak ada penjual tanpa ada pembeli. Transaksi tercipta karena kesepakatan dua pihak manusia. Pemilu dan pilkada (termasuk pilkades) adalah bukti nyata. Kekuasaan dan uang menjadi berhala, bagi pemimpin maupun jelata. Mati satu tumbuh seribu, patah tumbuh hilang berganti, regenarasi korupsi akan selalu terjadi. Dan jika tak ada revolusi jiwa-bathin jama’ah bangsa, kiamat 2013 adalah niscaya. Tak ada pilihan untuk menghindarinya, kecuali “potong satu generasi.” Pertanyaannya, punya tekadkah kita untuk memulai? Cukup dengan 3 SKS, dari diri (S)endiri, dari hal-hal (K)ecil dan dari (S)aat ini! Buktikan kita (masih) bernyali!
Salam...
El Jeffry

Monday, December 24, 2012

Budaya Malas, Birokrasi Gagal dan Pengkhianatan Ampera




       Ketika kemalasan sudah menjadi budaya, maka keberhasilan akan terkurung penjara cita-cita. Ketika birokrasi gagal menuntaskan delegasi, maka masa depan negeri hanya mimpi. Ketika budaya malas dan kegagalan birokrasi bertemu di satu pintu, bersiaplah rakyat menanggung derita. Kemalasan adalah salah satu dari 8 belenggu jiwa manusia. Bangsa pemalas tak akan pernah bisa benar-benar terbebas merdeka. Kemalasan adalah “penyakit bathin” dengan efek domino tak berujung, kecuali kematian hidup dan masa depan bangsa.
      Apa yang bisa diharapkan dari sebuah kekuasaan jika ada 6 kementerian disinyalir telah terjangkit penyakit kemalasan? Lagi-lagi, rakyat yang akan menjadi korban. Birokrat-birokrat imitasi, numpang hidup dan menggendutkan perut dengan gaji buta. Bagaimana punya mata melihat rakyat memegang perut menahan lapar dan berkubang derita? Suara rakyat tergadai, amanat penderitaan rakyat terbengkelai. Lalu siapa yang salah, rakyat yang lemah tak berdaya, atau political will presiden yang gagal memperbaiki tata kelola anggaran negara.
      Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis 6 kementerian termalas dengan daya serap sangat rendah yakni di bawah 20 persen di tahun anggaran 2012. Parahnya, 3 diantaranya berkaitan dengan kepentingan rakyat, yakni Kemenpera, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Kemenko Kesra. Satu berkaitan dengan energi dan sumber daya, yakni Kementerian ESDM. Satu berkaitan dengan kepemudaan dan olahraga Kemenpora. Dan terakhir berkaitan dengan budaya, yakni Kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif.
        Serangan penyakit kemalasan di 6 pilar kementerian, bagaikan lingkaran setan dengan efek domino keterkaitan satu sama lain. Energi dan SDM rendah, bisa menjadi sebab dan akibat kemalsan itu sendiri. Bagaimana pejabat birokrasi “rendah energi” dan SDM (sumber daya manusia) akan mampu melahirkan prestasi tinggi? Penyakit 10L “dasa-mala,” lemah, letih, lesu, lemas, lunglai, lembek, lambat, lamban, lelet dan letoy. Amboi... perlu suntikan nutrisi bergizi berkalori tinggi agar bangsa ini terhindar ari dehidrasi. Malapetaka tergambar di depan mata.
        Celakanya, “dasa-mala” kemalasan menjalar di dunia kepemudaan dan olahraga. Akibatnya, jangan ditanya. Bukankah pemuda dalah harapan masa depan bangsa? Bukankah olahraga adalah sarana kesehatan manusia. Pemuda dan olahraga malas, bangsa ini fakir-miskin dalam prestasi. Lebih klop lagi ketika pimpinan kementerian, Menpora Andi Mallarangeng jadi tersangka KPK karena dugaan kasus korupsi anggaran negara. Lalu kementerian Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, ini malah lebih jelas lagi. Kemalasan, di satu sisi adalah produk budaya, di sisi lain adalah produsen budaya.
       Akibat akhirnya terlihat nyata. Selalu rakyat yang menjadi tumbal kesalahan penguasa. Perumahan rakyat, pembangunan daerah tertinggal, kesejahteraan rakyat, jauh panggang dari api, alias tak menyentuh kecuali cuma sekulit ari. Sudah biasa, tak ada maling mengaku sebagai maling. Sinergi kemalasan dan korupsi selalu menemukan alasan pembenaran dari pengguna kekuasaan. Politik citra menjadi solusi instan untuk membungkus kesalahan dan kegagalan.
        Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, masih terdapat anggaran sebesar Rp 290 triliun yang belum direalisasikan pada tahun. Hal itu didapat dari perhitungan realisasi belanja pemerintah pusat per 30 November 2012 yang baru mencapai Rp 778,9 triliun atau 72,8 persen dari APBNP pemerintah pusat sebesar Rp 1.069, triliun. Maka dengan sisa jumlah kerja yang efektif sejak 1-15 Desember 2012, pemerintah membelanjakan anggaran sebesar Rp 29 triliun setiap harinya. Sangat sulit dibayangkan bagaimana menghabiskan anggaran sebesar itu dalam sehari agar dapat mencapai target realisasi anggaran.
       Malas mencari solusi bijak, di bulan Desember ini bejibun iklan layanan masyarakat yang terlalu dibuat-buat.  Kesemuanya itu patut dipertanyakan dan pemerintah harus bertanggungjawab kepada publik karena anggaran bersumber dari pajak rakyat. Budaya malas dan ritual “bancakan” uang negara para birokrat merupakan pengkhianatan nyata amanat penderitaan rakyat. Tanpa gebrakan revolusioner “sterilisasi” perilaku dan tabiat para birokrat, tak perlu berharap bangsa ini tumbuh sehat, energik-dinamik dan bermartabat. Lagi-lagi, kesabaran rakyat menghadapi ujian ekstra-berat, itupun kalau tidak keburu sekarat dengan berjama’ah menyongsong kiamat. Siapa paling bertanggung jawab?

Salam...
El Jefry


sumber imagehttp://news.liputan6.com

Sunday, December 23, 2012

Rieke: Srikandi Muda Duplikasi Jokowi?


       Akankah ada “efek Jokowi” di Pilkada Jabar kali ini? Atau lebih khusus, bisakah Rieke Dyah Pitaloka meng-copas kemenangan fenomenal Jokowi di Pilkada DKI? Bisa ya, bisa tidak. Sebab the politics is the art of possible. Politik adalah seni kemungkinan. Sebagai seorang artis yang berpengalaman dalam seni peran, bagi Rieke, Pilkada Jabar adalah reality show “panggung sandiwara dan sinema politik”. Tantangan terbesar bagi Rieke untuk mentransformasi energi sinematografi penuh artistik dan estetik, ke dalam dunia demokrasi di negeri republik.
      Rieke memang tak sendiri berangkat dari dunia keartisan ke gelaran Pilkada Jabar ini. Masih ada Dede Yusuf dan Deddy Mizwar, dua aktor yang lebih bersinar dan jauh lebih senior. Namun ada satu hal menarik dari seorang Rieke. Dari sepuluh cagub-cawagub yang berlaga, Rieke adalah satu-satunya srikandi di antara para ksatria. Dengan usia termuda, 38 tahun, tak salah kiranya jika perempuan asal Garut ini tak bisa dipandang sebelah mata.
      Berpasangan dengan aktivis antikorupsi Teten Masduki, srikandi muda ini adalah kuda hitam yang berpeluang membuat fenomena. Tak gampang bagi pasangan Rieke-Teten untuk memenangi laga, terutama melawan petahana. Ahmad Heryawan, disamping mendapat “keuntungan kekuasaan” sebagai gubernur, menggaet aktor gaek Deddy Mizwar membuat pasangan ini unggul dalam popularitas. Sedang mesin partai pengusung, Rieke hanya didukung PDI-P, sementara sang lawan diperkuat oleh koalisi 4 partai, PKS, PPP, PBB dan Hanura.


    Dede Yusuf, wakil gubernur petahana yang juga mendapat “keuntungan kekuasaan” berpasangan dengan Lex Laksamana, diperkuat koalisi 4 partai besar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKB. Pasangan artis-politisi ini pun tak cuma unggul dalam popularitas, namun juga berstamina prima karena berlimpah energi. Lawan seimbang bagi Rieke-Teten mungkin hanya pasangan Yance-Tatang yang diusung Golkar dan Dikdik-Cecep dari kalangan independen.

      Kalah pengalaman, kesempatan dan popularitas, di atas kertas, srikandi muda ini bakal terlibas. Tapi srikandi masih bisa meretas mimpi, seperti ketika Jokowi ngimpi jadi Gubernur DKI. Sama-sama berjuang di bawah payung PDI-P, tentu Rieke punya “ruh” yang hampir senyawa dan sejiwa dengan Jokowi. Rieke bisa menduplikasi kunci kombinasi kemenangan Jokowi di Pilkada DKI.

     Sedikit komparasi, di antara 5 cagub Jawa Barat, Rieke saat ini mungkin sama dengan Jokowi saat-saat awal memasuki laga Pilkada DKI. Kurang populer dan tidak diperhitungkan. Bertarung melawan para kandidat yang diusung partai besar dan koalisi, Jokowi hanyalah kuda hitam. Bahkan sang petahana Fauzi Bowo yang diusung Demokrat beserta 6 partai koalisinya yakin dan diprediksi menang satu putaran.
      Untuk pertama kalinya, lembaga-lembaga survei dipermalukan keblangsak perhitungan. Di putaran 1, Jokowi yang hanya didukung PDI-P dan Gerindra justru menang secara fenomenal. Fauzi Bowo kedua, Hidayat Nur Wahid  ke-3, sementara calon independen Faisal Basri dan Hendarji Soepanji masing-masing di urutan ke-4 dan ke-6. Sementara Alex Nurdin yang diusung Golkar bersama 10 partai koalisinya secara mengejutkan tersungkur di urutan 5. Laga dilanjutkan di putaran 2 antara Jokowi dan Fauzi Bowo sebagai 2 besar di atas 30% suara.
       Pertarungan naik ke suhu tertinggi. Fenomena kemenangan Jokowi yang membantai prediksi dan kalkulasi menjadi pembelajaran baru di alam demokrasi. Perang opini hingga perang SARA tak terelakkan. Publik mulai meyakini, bahwa dalam pilkada kali ini, figur lebih mendominasi pilihan warga ibukota ketimbang mesin politik partai. Perang kampanye, Jokowi menjual personality, sementara Fauzi Bowo menggenjot strategy. (Jokowi Vs Foke: Personality Vs Strategi)
       Jokowi “diuntungkan” oleh serangan slogan experience, bukan experiment sang petahana. Publik mulai terbuka, ternyata penting trial and error dalam pendewasaan bertata negara. Coba-coba hal baru, bosan wajah-wajah lama, perubahan dan pembaharuan sudah waktunya. Mesin politik, di balik kerja ekstra kerasnya dalam mengusung jagoannya, dinilai tak efektif mendulang simpati warga. Krisis kepercayaan publik terhadap elit politik (legislatif-eksekutif) dengan maraknya kasus korupsi lintas partai. Alhasil, Jokowi memenangi laga final pilkada DKI.
      Jabar ya Jabar. DKI ya DKI. Memang belum tentu fenomena sama bakal terjadi. Rakyat Jawa Barat mungkin tak secerdas, sekritis dan serasional warga DKI, konon dikenal sebagai moderat, terbuka pada apa dan siapa saja, alias kultur “mangga.” Mau kuning, merah, biru, hitam, putih semuanya mangga. Mau artis, pejabat atau politisi, mangga sadhayana.
      Tapi demokrasi adalah demokrasi. Dan politik adalah politik. Dalam demokrasi dan politik penuh dinamika, biasanya ada kecenderungan tren masa. Dalam seni kemungkinan laga kekuasaan. Ada ragam kesenian dan ragam kemungkinan dalam ragam kesempatan. “Jokowi effect” adalah kemungkinan,  kecenderungan sekaligus kesempatan. Di sini, kemungkinan Rieke untuk menduduki kursi tertinggi provinsi Jawa Barat masih terbuka, jika ia bisa secara apik menduplikat kunci kemenangan Jokowi.
      Sebagai wilayah yang berlekatan dengan ibukota, tak mustahil “Jokowi effect” juga akan akan menggema di Jawa Barat. Akan ada gelora Jokowisme dan Perulangan dalam Siklus Sejarah Bangsa. Energi “pembaharuan” telah mengalir lewat media massa, akan beresonansi di langit nusantara, sebagai spirit “pemberontakan” pemuda pada tembok kebuntuan dan kebosanan wajah-wajah usang nan tua. Di wilayah ini, Rieke sedikit lebih punya keunggulan investasi layak apresiasi.
      Selain berlatar artis, Rieke dikenal sebagai penulis buku dan aktif di kegiatan sosial dengan mendirikan “Yayasan Pitaloka” yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan.  Di DPR, Rieke cukup konsisten memperjuangkan kaum buruh. Rieke gigih memperjuangkan RUU Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), bersuara lantang agar moratorium PNS tidak diberlakukan, dan getol mendesak pemerintah untuk menghapuskan aturan tentang tenaga kerja “outsourcing” dan upah murah.
      Di tingkat internasional, Rieke belum lama ini menerima Penghargaan Internasional Young Global Leaders 2011 dari World Economic Forum, dinilai sebagai politisi muda dan anggota parlemen berpengaruh di Asia. Tentu bagi bagi para pendukung pejuang pro-kerakyatan, Rieke layak dianalogikan sebagai srikandi muda yang selalu gagah berani “berbicara” betapapun kerasnya laga para ksatria. Teten Maduki yang telah “dipinang” untuk mendampingi laga, makin menguatkan nyala api ruh perjuangan duet ini.
       Sebagai aktivis yang bergelut dengan persoalan HAM, perburuhan dan antikorupsi, Teten melengkapi Rieke sebagai simbol perjuangan kaum kecil, pembaharuan dan pembersihan. Akankah Rieke (bersama Teten) berhasil menduplikasi Jokowi untuk bisa memenangi gelaran demokrasi Pilkada Jabar 2013? Jika ada duplikasi pola dan irama pilkada DKI di Pilkada Jabar, kemungkinan itu sangat terbuka. Rieke Dyah Pitaloka, bisa mencetak sejarah sebagai srikandi muda yang menjungkalkan kedigdayaan para ksatria yang lebih tua.
       Atau justru tenggelam, “terbunuh” di antara keganasan politik dan perebutan kekuasaan? Bila itu yang terjadi, mungkin Jawa Barat akan mengalami kemunduran sejarah mengulang tragedi 7 abad silam, ketika Putri Linggabuana Citraresmi Dyah Pitaloka terbunuh di Bubat akibat jebakan diplomatik dan politik-kekuasaan Gajah Mada. Akhirnya, kembali semua tergantung dari suara 37 juta warga Jawa Barat yang dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan nasib dan sejarahnya untuk lima tahun ke depan.
Salam Pembaharuan...
El Jeffry